Objek Pajak…

Oke guys, setelah kemaren kita ngebahas masalah ‘syarat subyektif’ untuk mendapatkan NPWP, sekarang giliran ngebahas ‘syarat obyektif’nya.

Karena dua syarat itu harus dipenuhi kalo kita mau memperoleh NPWP. Dan kalo kita memenuhi dua syarat tersebut, kita wajib memiliki NPWP. Jadi adil guys, timbal balik atas nama kesadaran bernegara…ceileeee, hehehehe

 

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

a.         Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau  diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

b.         hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

c.         laba usaha;

d.         keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

            1.         keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

               2.         keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau  anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

             3.         keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,   pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan  dalam bentuk apa pun;

              4.         keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus  satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk  yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri  Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

            5.         keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

e.         penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

f.          bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

g.         dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h.         royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

i.          sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j.          penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k.         keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

l.          keuntungan selisih kurs mata uang asing;

m.        selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n.         premi asuransi;

o.         iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p.         tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

q.         penghasilan dari usaha berbasis syariah;

r.         imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

s.         surplus Bank Indonesia.

           

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

a.         penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

b.         penghasilan berupa hadiah undian;

c.         penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

d.         penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

e.         penghasilan tertentu lainnya,  yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

 

Oke, segitu dulu guys… slowly but sure…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: