Eits…tapi entar dulu, dokumen apa aja nih untuk memperoleh NPWP tersebut. Gampang kok guys… ini kelengkapan dokumen yang kudu kita bawa :

1)      Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan:

a.         Fotokopi KTP atau SIM bagi penduduk Indonesia;

b.         Fotokopi Paspor dan surat keteranngan tempat tinggal bagi orang asing

2)      Untuk wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan:

a.         Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia;

b.         Fotokopi? Paspor dan surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing

c.         Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang

3)      Untuk Wajib Pajak Badan

a.       Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT

b.         Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia salah seorang pengurus;

c.         Fotokopi paspor bagi orang asing dan surat keterangan tempat tinggal

d.         Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang

4)      Untuk bendaharawan sebagai pemotong/pemungut :

a.         Fotokopi KTP bendaharawan;

b.         Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.

5)      Untuk Joint operation sebagai wajib pajak pemotong/pemungut:

a.         Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation;

b.         Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation;

c.         Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia dari salah seorang pengurus

d.         Fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang

6)      Untuk Wajib Pajak berstatus cabang , orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita       kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar

7)      Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dengan surat kuasa khusus

Untuk Wajib Pajak Pindah, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1)            Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan, pindah tempat tinggal/kegiatan usaha:

a.    Kartu NPWP

b.    surat keterangan tempat tinggal baru dari instansi yang berwenang atau

c.    Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

2)            Wajib Pajak Orang Pribadi non usaha, pindah tempat tinggal :

a.    surat keterangan tempat tinggal baru dari instansi yang berwenang, atau:

b.    surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya.

3)            Wajib Pajak Badan, pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha :

a.    surat keterangan tempat kedudukan atau ;

b.    surat keterangan tempat kegiatan baru dari instansi yang berwenang

Oke guys,

Urus sendiri NPWP ke kantor pajak yang ada di wilayah kita, jangan pake calo ya…guys?

But guys, kalo persyaratan permohonan NPWP belum terpenuhi, permohonan Wajib Pajak dikembalikan untuk dilengkapi…loh

So, pastikan kelengkapan syarat dokumennya lengkap, ya guys?

mo tau detail aturannya, ini guys…Peraturan Dirjen Pajak NOMOR PER – 160/PJ/2007 tanggal 14 November 2007.

Karena dua syarat itu harus dipenuhi kalo kita mau memperoleh NPWP. Dan kalo kita memenuhi dua syarat tersebut, kita wajib memiliki NPWP. Jadi adil guys, timbal balik atas nama kesadaran bernegara…ceileeee, hehehehe

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

a.         Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau  diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

b.         hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

c.         laba usaha;

d.         keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

            1.         keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

               2.         keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau  anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

             3.         keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,   pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan  dalam bentuk apa pun;

              4.         keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus  satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk  yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri  Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

            5.         keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

e.         penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

f.          bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

g.         dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h.         royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

i.          sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j.          penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k.         keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

l.          keuntungan selisih kurs mata uang asing;

m.        selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n.         premi asuransi;

o.         iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p.         tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

q.         penghasilan dari usaha berbasis syariah;

r.         imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

s.         surplus Bank Indonesia.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

a.         penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

b.         penghasilan berupa hadiah undian;

c.         penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

d.         penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

e.         penghasilan tertentu lainnya,  yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Oke, segitu dulu guys… slowly but sure…

Apa aja seh syarat subyektif dan obyektif ntu? Oke guys, kita coba bedah pelan-pelan… (layaknya sang Dokter yang mo nge-bedah pasien dengan iringan musik horror yang syahdu… horror yang syahdu?…. aneh?!)

Nih syarat subyektifnya :

Yang menjadi subjek pajak adalah:

1.         orang pribadi;

2.        warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;

3.         badan; dan

4.         bentuk usaha tetap.

So, sepanjang elo termasuk dalam kategori di atas, elo masuk sebagai subyek pajak. Baidewai, Kalo hantu masuk subyek pajak nggak? Nggak dong ya…kan, gak disebut di atas?!

Eits, ntar dulu… jangan buru-buru, kita belum kelar neh…

ternyata Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri… guys

Subjek pajak dalam negeri adalah:

a.         orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b.         badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

            1.         pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

            2.         pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

            3.         penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

            4.         pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

c.         warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah:

a.         orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

b.         orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Puihh…udah segitu dulu ya, guys…? Sebelum kita jadi makin puyeng dan pingsan…hehehe, mending pelan-pelan asal pasti, yang terjemahan dalam bahasa Spanyolnya : alon-alon asal kelakon…hihihihi

But, keep enjoy dan santai guys…

Yang pasti guys, kita kudu punya NPWP dulu kalo mo melaksanakan kewajiban dan hak perpajakan kita. Musti dan harus punya NPWP dulu. Inget tulisan gue yang kemaren-kemaren, NPWP tuh ibarat ‘kunci’ kalo kita mo masuk dalam ‘rumah’ administrasi perpajakan kita.

Nah, kalo gitu gimana dong caranya kalo mo dapetin tuh kunci… eh, NPWP ?

Nih, gue kutip sedikit dari Undang-undang neh, yang wajib mendaftarkan diri ke kantor pajak :

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nah lho, apa tuh persyaratan subyektif ?

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Terus, kalo persyaratan obyektif apa tuh?

Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

So, kalo kedua syarat itu kita penuhin, kita wajib punya NPWP dong?…. berarti kalo gak terpenuhi keduanya, gak wajib kan ? Mmmm…gitcu toh?

Oke, guys… coba kita berkaca ke diri kita masing-masing, kita memenuhi syarat subyektif dan obyektif gak…? Kalo memenuhi, lets go get NPWP…

Ya, walopun sedikit, setidaknya kita pernah ikut membantu Negara kita. Jaman kemerdekaan dulu, para pahlawan mengorbankan jiwanya dalam pertempuran. Para nenek kakek kita, menyumbangkan fikiran dan tenaganya untuk membangun negeri ini.

Lha, jaman sekarang ? ketika perang kemerdekaan gak ada lagi, mo nyumbang apa dong ? sementara hampir tiap hari, kita cuma santai sambil ngegossip, main PS, maen futsal ama temen-temen, pacaran… ups?! pokoke enjoy its every day deh…

Mau ikut perang, guys? Di mane…? Gak jamannya lagi deh, nyelesaikan masalah pake otot en perang, sekarang dah modern… otak yang jadi panglima kita!

Ceila, otak jadi panglima? Gue kesambet apa, nulis istilah kayak gitcu? Hahahaha….

Jadi apa dong, yang bisa kita kasih ke Negara kita? Bayar pajak yang jujur dan bener aja, kali yah? … itung – itung sebagai sumbangsih kecil kita, karena Negara udah membuat kita bisa enjoy main PS, ngedate ama doski kita dengan syahdu, maen futsal en ngegossip dengan aman… hehehe

Coba, kalo negeri ini gak aman, kayak di Palestina, mana bisa kita maen futsal dengan enjoy?

Sumbang ke Negara pake pajak aja deh, dari pada gak bisa nyumbang jiwa dan raga… tul gak seh, guys?

Nih arti NPWP yang gue comot dari Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kalo menurut gue neh… NPWP itu kan sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, jadi ibaratnya NPWP tuh ‘kunci’ kalo elo mau ‘masuk’ melaksanakan kegiatan perpajakan. Ibarat kalo mo nabung di Bank, NPWP tuh nomor rekening tabungan kita guys…

Cuma, kalo nabung di Bank uangnya untuk kepentingan kita pribadi, nah kalo bayar pajak uangnya untuk nabung buat kepentingan Negara… ceilaaa, ketinggian gak seh bahasa gue, guys?

NPWP itu identitas diri, jadi gak akan sama satu Wajib Pajak dengan yang lainnya. Seperti nomor rekening bank tadi, kita nabung ke rekening kita masing – masing. Gak mungkin dong kita nabung ke rekening orang lain…( kecuali elo emang dermawan tujuh turunan… hehehe…) Lha, kalo ada yang sama gimana? Kemungkinannya sih ada, tapi kecil banget guys… kalo pun ada, elo bisa minta ganti ke Kantor Pajak waktu dulu elo terdaftar.

NPWP kan identitas tax payer di Indonesia, kalo di Amrik sono mungkin namanya lain, ada yang tau guys? Atau negeri – negeri lain di belahan bumi sono, namanya mungkin beda – beda. Tapi fungsinya sama, sebagai ‘kunci’ pembuka dalam melaksanakan hak dan perpajakan kita.

Itu sedikit yang gue tau tentang NPWP guys…

Elo tau NPWP kagak? Pernah liat, pernah nemu, atau pernah denger? Entah itu denger di pasar waktu nganterin Nyokap belanja, denger di iklan radio, di iklan TV, gossip dari temen, baca di majalah atau malah udah punya NPWP ?

Bagi yang belum pernah denger, belum liat, atau gak tau sama sekali … ini nih gue tunjukkin wujudnya… taraaaaaa !

Yang ini, kartu NPWP waktu jaman dulu…

Sementara yang ini, kartu NPWP yang akhir – akhir ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ( atawa Kantor Pajak )

Fungsinya sama, cuma tampilan wujudnya yang beda, sekarang pake kartu model magnetic, yang mirip-mirip kartu ATM, atau kartu Kredit di dompet-dompet kita.

Kok wujudnya beda – beda yah? Kata orang pajak sih, ntar suatu saat nanti (someday) kartu NPWP yang magnetic itu bisa digesek mirip kartu ATM, nah ntar ketahuan deh kewajiban – kewajiban pajak kita apa aja. Makin keren kan?

Tapi, bentuk gak penting guys. Yang penting fungsi dan manfaatnya sama, sebagai sarana administratip perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.

Oke, sekarang dah kenal kan bentuknya NPWP…?

Yang belum pada punya, buruan gih pada daftar… masa’ seh sebagai Warga Negara kita gak punya NPWP ? kecuali kalo kita orang luar negeri, yang gak peduli banget ama nasib bangsa ini…

Gratis guys, gretong, free… jangan pake calo ya? Langsung aja urus sendiri ke Kantor Pajak terdekat guys…

Gitu deh gerundelan temen gue, di kantin sekolah waktu jam istirahat.

Gue nanya balik, “bener elo gak ngerasain manfaat pajak ?”

Sumpah deh… kata temen saya dengan yakin dan mantaaffff

“Nah, elo sekolah di sini? Emang yang ngebangun sekolah ini sapa? Nenek elo?” … Tanya gue

Temen gue terdiem, es teller yang dia sedot hampir tersedak.

“Terus, guru yang ngajar kita… emang gajinya dari mana kalo gak dari pajak ?”

Sekarang sedotan yang dia pegang tadi, bener – bener masuk ke dalam tenggorokannya hehehe

Makanya guys, kita jangan terlalu apriori atawa apatis dengan pemerintah kita. Cobalah memandang segala sesuatu dari berbagai sisi dan pandangan… ceileee, kayak professor filsafat aja neh gue…

Bener loh, gue sekarang lagi belajar memahami segala sesuatu dari berbagai sisi, jangan dari salah satu sudut aja yang menguntungkan kita, tapi coba memandang dari sisi lainnya.

Contohnya pajak tadi. Banyak orang yang bilang, dia nggak ngerasain pajak yang dia bayar. Tapi, buktinya dia ngerasa aman karena ada pak polisi, nah pak polisi itu gajinya dibayar dari pajak yang kita bayar.

Terus kita punya tentara, punya Presiden, punya Menteri, punya DPR, pokoknya seluruh perangkat Negara deh… itu kan gajinya dari pajak yang kita bayar juga?

Terus, gedung sekolah dari ujung Aceh sampai ujung Papua, kan dibangun pake pajak ? Apalagi yah? Oh, iya… jalan raya, jembatan, rumah sakit, bea siswa, dll..dll..dll…

Coba kalo seluruh penduduk Indonesia pada nggak bayar pajak? Bakal gak ada sekolah, pak guru, pak polisi, pak tentara, dan seluruh kehidupan bernegara lainnya…

Apa jadinya dong guys?

Makanya, coba deh berfikir dengan jernih dari berbagi sudut yang agak netral guys…

Gue bukannya lagi pro pemerintah atawa mo nyalon jadi Caleg neh, tapi sekali lagi gue sekarang lagi belajar memahami segala sesuatu dari berbagai sisi…

Kalau pendapat gue salah, ya maafin aja yah? Maklum lagi belajar guys… I’m just little think hehehe

Lantas, apa seh arti pajak ntu?

Nih arti pajak yang gue comot dari Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Nah, itu guys arti pajak itu, gue comot langsung dari undang-undangnya loh, bukan kata gossip tetangga, hehehehe… nah, dari arti itu kita bisa narik beberapa kesimpulan neh :

1. kontribusi wajib kepada Negara, berarti kalau kita nggak ikut kontribusi atawa menghindar, ngeles,  kita kena sanksi donk?
2. bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang,…ups, berarti kalo kita mungkir bisa dipaksa donk? Mmm… berarti mau gak mau, kita musti ngikut neh
3. tidak mendapatkan imbalan secara langsung,… mmm, berarti imbalannya gak bisa kita terima secara langsung, kayak dapet dorprize
4. digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat… yang ini kita agak ngerti nih, berarti pajak ntu untuk keperluan Negara…

Oke, itu arti pajak yang gue tau guys…